Regulasi

Bendungan besar dengan air yang mengalir deras dari pintu pelimpah, simbol infrastruktur air yang vital tapi sering luput dari perhatian keamanan

Air Minum Belum Diakui sebagai Infrastruktur Kritis, Setidaknya oleh Indonesia Sendiri

Australia mewajibkan utilitas air melapor insiden siber kritis dalam 12 jam. Selandia Baru mengusulkan sanksi pidana sampai NZD 500 ribu untuk direktur perorangan bila air tidak dilindungi memadai. Payung hukum Infrastruktur Informasi Vital Indonesia sendiri, Perpres 82/2022, tidak mencantumkan air di antara delapan sektor yang diaturnya. Pelindungan yang ada hari ini baru kerja sama bilateral sukarela, bukan kewajiban yang berlaku otomatis.

Pandangan udara instalasi tangki air berskala besar, menggambarkan skala infrastruktur yang dipertaruhkan dalam wacana konsolidasi BUMD air minum nasional

BUMN Air Minum Nasional: Sentralisasi atau Pengulangan Kesalahan?

Permen PU Nomor 6 Tahun 2026 membuka tiga opsi transformasi BUMD air minum: holding nasional, klaster regional, atau kontrak operasi. PP PERPAMSI sudah beraudiensi resmi dengan Ditjen Cipta Karya membahas opsi-opsi ini. NRW nasional masih sekitar 33 persen dan baru 46 persen BUMD mencapai full cost recovery, jadi status quo memang tidak berkelanjutan. Tapi ketiga proposal yang beredar sama-sama belum menjawab akuntabilitas lokal, status kepegawaian, dan valuasi aset. Sentralisasi tanpa jawaban atas ketiganya berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Patung Lady Justice memegang timbangan, simbol aturan yang belum merata menjangkau semua sektor

OJK Sudah Punya Rambu AI, Komdigi Belum

Perbankan sudah punya tata kelola AI dari OJK sejak April 2025. Payung nasional belum diteken, dan Komdigi menyerahkan aturan sektoral ke masing-masing lembaga. Utilitas publik seperti BUMD air, yang paling rentan salah pakai AI, justru berjalan tanpa rambu sama sekali. Sambil menunggu, ada tiga pertanyaan minimum yang bisa dipakai direktur untuk menilai vendor AI hari ini.

Tumpukan buku dan dokumen tua yang berlapis-lapis, menggambarkan regulasi yang menumpuk lapis demi lapis

Peta Regulasi Utilitas Air Indonesia: Lima Lapis Kepatuhan yang Sering Terbaca Sebagian

Kepatuhan utilitas air sering dibaca sebagai satu urusan: izin dan baku mutu. Padahal regulasinya berlapis lima, dan dua lapis terbaru justru yang paling jarang disadari: pelindungan data pribadi dan keamanan siber infrastruktur vital. Peta ini menyusun kelimanya dalam satu halaman: apa yang diminta, siapa yang menegakkan, dan mana yang berlaku karena peran, bukan karena kepemilikan.