Catatan Reflektif Sistem & Teknologi
Pengamatan dari persimpangan teknologi informasi, tata kelola, dan arsitektur sistem
DISCLAIMER
Analisis ini adalah pandangan pribadi penulis berdasarkan data publik.
Baca Selengkapnya
Pengantar#
Perjalanan saya merentang dari rekayasa perangkat lunak dan manajemen proyek TI, kemudian melebar ke manajemen risiko, pengadaan, dan strategi bisnis, dengan utilitas air sebagai laboratorium primer untuk menguji prinsip arsitektur sistem dan tata kelola di lapangan. Catatan di sini mengambil pelajaran dari ranah sektoral itu, lalu memperluasnya ke prinsip systems architecture, GRC, dan AI orchestration yang relevan lintas industri.
“Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis sebagai praktisi profesional dan tidak mewakili sikap atau kebijakan resmi dari institusi/perusahaan tempat penulis bekerja.”
Di sini, saya tidak menawarkan resep baku. Hanya catatan yang berpijak pada sumber yang bisa Anda periksa sendiri: naskah peraturan, laporan kinerja, dan laporan insiden yang terbit terbuka. Setiap angka punya rujukan, dan kalau rujukannya ternyata keliru, koreksinya saya tulis di halaman yang sama. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan dampaknya adalah tujuan, kolaborasi, dan kesadaran konteks.
Empat Area yang Sering Menjadi Bahan Renungan#
Transformasi Digital Berakar pada Masalah Nyata
Teknologi cloud, IoT, atau AI bukanlah jawaban otomatis. Pendekatan sederhana, seperti memetakan alur air secara digital, terkadang lebih efektif daripada solusi canggih yang tidak sesuai kebutuhan.
Menjaga Setiap Tetes Air (NRW)
Kebocoran fisik dan administratif bukan sekadar angka di laporan. Tim lapangan dan analis data bekerja sama menggunakan alat sederhana untuk mengurangi air yang hilang.
Tata Kelola yang Hidup
Governance sering dianggap sebagai beban. Padahal, ketika dirancang untuk memudahkan, bukan menghambat, ia menjadi fondasi kepercayaan pelanggan dan regulator.
Keamanan Siber Tanggung Jawab Bersama
Ancaman digital bukan hanya urusan tim TI. Seluruh lapisan organisasi, dari operator hingga direksi, perlu terlibat dalam membangun budaya keamanan.
Untuk Siapa Catatan Ini?#
Pemimpin Utilitas
Mempertimbangkan transformasi digital atau restrukturisasi operasional
Tim Teknis & Operasional
Mencari cara pragmatis mengurangi kebocoran atau memperbarui sistem
Mitra Teknologi
Ingin memahami tantangan spesifik sektor air
Regulator & Pemangku Kebijakan
Merancang panduan berbasis realitas lapangan
Dua Pola yang Berulang#
Kehilangan air nasional bertahan di kisaran 33 sampai 34 persen selama satu dekade, meski belanja teknologi terus bertambah. Yang berulang: perbaikan hanya bertahan kalau prosedur pencatatan dan kemampuan petugas lapangan ikut dibenahi, bukan hanya alatnya. Deret angka per tahun beserta sumbernya ada di
catatan data NRW Indonesia.
Insiden Oldsmar 2021, kasus siber utilitas air yang paling sering dikutip di dunia, sampai hari ini tidak bisa dipastikan sebagai serangan. Penyebabnya bukan penyelidikan yang buruk, melainkan kendali akses dan pencatatan log yang terlalu lemah untuk membedakan penyusup dari pegawai sendiri. Perangkat mahal tidak menjawab itu. Uraian lengkapnya di
analisis keamanan siber utilitas air.
Salam hangat,
Ferli Deni Iskandar
Catatan ini hadir untuk berbagi, bukan untuk menjual.
Permen PU Nomor 6 Tahun 2026 menyebut tiga skema transformasi pengelolaan BUMD air minum, dan ketiganya bermuara ke BUMN air minum: alih kelola sementara, merger vertikal yang mengakhiri badan hukum BUMD, dan akuisisi yang menyisakan unit pelayanan di tangan BUMD. PP PERPAMSI sudah beraudiensi resmi dengan Ditjen Cipta Karya membahas arah ini. NRW nasional masih sekitar 33 persen dan baru 46 persen BUMD mencapai full cost recovery, jadi status quo memang tidak berkelanjutan. Tapi ketiga skema itu sama-sama belum menjawab akuntabilitas lokal, status kepegawaian, dan valuasi aset. Sentralisasi tanpa jawaban atas ketiganya berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Di Padang Panjang tarif air beku enam belas tahun sebelum akhirnya naik. Di Bontang, delapan tahun lalu melonjak sekitar 50 persen. Bukan karena tidak ada yang berani: karena keputusan struktural dibebankan ke pundak satu nama, sementara sanksi regulasinya jatuh ke pihak yang salah. Rumah tangga yang sama sudah satu dekade membayar listrik lewat formula penyesuaian otomatis. Air minum bisa meminjam mekanisme yang sama, dan jendela politiknya terbuka sekarang.
Perbankan sudah punya tata kelola AI dari OJK sejak April 2025. Payung nasional belum diteken, dan Komdigi menyerahkan aturan sektoral ke masing-masing lembaga. Utilitas publik seperti BUMD air, yang paling rentan salah pakai AI, justru berjalan tanpa rambu sama sekali. Sambil menunggu, ada tiga pertanyaan minimum yang bisa dipakai direktur untuk menilai vendor AI hari ini.
Kalimat “kita sekarang perusahaan AI first” terdengar modern sampai ia berubah menjadi ancaman halus: pakai AI, atau terlihat tertinggal.
Saya tidak sedang menulis dari posisi anti-AI. Itu terlalu mudah, dan menurut saya tidak akurat. AI bisa sangat berguna. Dalam penelitian NBER terhadap 5.179 agen layanan pelanggan, alat bantu percakapan berbasis AI menaikkan produktivitas rata-rata 14 persen, terutama untuk pekerja baru dan pekerja dengan keterampilan awal lebih rendah [1].
Jadi masalahnya bukan AI.
...
Beberapa hari lalu saya menonton sebuah video yang membedah kegagalan Zenius. Bagi yang tidak mengikuti dunia edtech Indonesia, Zenius adalah startup pendidikan yang didirikan tahun 2004; visinya kuat (“to spark the love of learning in everyone everywhere”), pendanaannya besar (total US$40 juta dari North Star, Kinesys, Binex, dan MDI Venture), kepuasan penggunanya di atas 90%, dan pada puncaknya menjangkau 2 juta pengunjung website. Tahun 2017, Zenius menjadi startup Indonesia pertama yang masuk top 10 startup ranking.
...
Ada dua arus risiko yang sedang berpindah kategori di sektor air minum. Keamanan siber tidak lagi urusan firewall, melainkan kepatuhan yang payungnya datang dari UU Pelindungan Data Pribadi. Kehilangan air tidak lagi KPI teknis, melainkan risiko keuangan yang stagnan satu dekade di kisaran 33 persen. Intisari ini merangkum keduanya untuk siapa pun yang menyiapkan bahan keputusan: apa yang berubah, apa yang diminta regulasi, dan tiga pertanyaan yang layak diajukan di rapat berikutnya.
Ruang rapat penuh sesak. Direktur berdiri di depan layar yang menampilkan antarmuka modul baru, bersih dan modern. Vendor menyalami semua orang. Fotografer mengabadikan momen. Ada kue tart bertuliskan “Go-Live Sukses!” di sudut meja.
Enam bulan kemudian, laporan bulanan di organisasi yang sama masih disusun di Excel. Sistem ERP memang aktif, tetapi dipakai terutama untuk laporan ke atasan. Kerja sehari-hari tetap berjalan di luar sistem.
Itulah monumen digital: sistem yang berdiri kokoh, berbiaya miliaran, tapi tidak mengubah satu pun kebiasaan kerja orang di dalamnya. Proyek Enterprise Resource Planning atau ERP (Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan) itu selesai di atas kertas. Tapi tidak berhasil di lapangan.
...
Bayangkan skenario ini.
Sebuah PDAM membeli 5.000 smart meter. Nilai kontrak: Rp 2,5 miliar. Pemasok memasang, mengonfigurasi dasbor, memberikan pelatihan dua hari. Manajemen puas. Dasbor menyala: grafik warna-warni, garis tren, peta tekanan. “Kami sekarang 4.0,” kata Direktur Utama di rapat koordinasi dengan Bupati.
Enam bulan kemudian:
Dasbor masih menyala. Tidak ada yang membukanya. smart meter mengirim data setiap 15 menit. 5.000 × 96 pembacaan/hari = 480.000 titik data per hari. Tidak ada yang menganalisis. Alarm kebocoran berbunyi 47 kali di minggu pertama. Operator kewalahan. Alarm dimatikan. Data tekanan menunjukkan anomali di Zona C. Tidak ada yang menghubungkan dengan laporan warga tentang air keruh. Laporan NRW triwulan tetap dibuat manual dari Excel, seperti biasa. PDAM ini tidak sendirian. Ini pola.
...
Non-Revenue Water (NRW) adalah air yang sudah diproduksi PDAM tapi tidak menghasilkan pendapatan: bocor di pipa, dicuri, salah meter, atau dipakai tanpa tagihan [1]. Untuk Indonesia, ini bukan hanya soal pipa. Berdasarkan data resmi BPPSPAM dan PERPAMSI, tingkat kehilangan air nasional praktis stagnan di kisaran 33-34% selama satu dekade terakhir [13][14][15]. Target RPJMN 2020-2024 sebesar 25% tidak tercapai; angka resmi terakhir yang terbit untuk periode itu adalah 33,51% pada tahun buku 2023 [16]. RPJMN 2025-2029 memasang angka yang sama sekali lagi, 25%, kali ini untuk 2029.
...
Banjir bandang Sumatra akhir 2025 merenggut lebih dari 1.200 jiwa dan meluluhlantakkan infrastruktur air minum di Pidie Jaya. Delapan bulan kemudian, status daruratnya masih diperpanjang dan banjir susulan sudah datang sebelum pemulihan pertama selesai. Tulisan ini menyusun kerangka GRC dan BCP di level utilitas, menguji jujur asumsi-asumsinya terhadap bencana yang melumpuhkan tiga provinsi sekaligus, lalu mengusulkan lapis keduanya: melembagakan solidaritas sektor air yang sudah terbukti bekerja menjadi jaringan siaga pra-bencana, meniru preseden WARN di Amerika Serikat dan sistem dukungan timbal balik Jepang.