Kepatuhan

Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM sudah dicabut sejak 31 Desember 2024, digantikan Permendagri No. 23 Tahun 2024. Perubahan yang jarang disadari bukan cuma judul dan nomor: pemberian bonus atau insentif pegawai kini disyaratkan empat kondisi kumulatif, termasuk opini auditor wajar tanpa pengecualian dan capaian indikator kinerja individu minimal 80 persen. Tulisan ini membahas apa yang berubah, mengapa pola ini berulang di sektor air minum, dan satu langkah konkret untuk staf SDM BUMDAM meninjau SK internalnya sendiri.

Dua peraturan yang sering dikutip di sektor air minum sudah berubah status tanpa ramai diketahui: Permenkes No. 2 Tahun 2023 dicabut sebagian oleh Permenkes No. 3 Tahun 2026, dan PP No. 66 Tahun 2014 dicabut oleh PP No. 28 Tahun 2024. Tulisan ini membahas kenapa itu berbahaya untuk staf hukum BUMDAM, konsultan, dan auditor regulasi, dan bagaimana regulasiair.com, situs rujukan yang saya bangun dan rawat sendiri, menjawabnya lewat kutipan pasal yang bisa ditelusuri, status regulasi yang bisa diperiksa, dan fitur tanya-jawab yang jawabannya wajib menyertakan bukti.

Ada dua arus risiko yang sedang berpindah kategori di sektor air minum. Keamanan siber tidak lagi urusan firewall, melainkan kepatuhan yang payungnya datang dari UU Pelindungan Data Pribadi. Kehilangan air tidak lagi KPI teknis, melainkan risiko keuangan yang stagnan satu dekade di kisaran 33 persen. Intisari ini merangkum keduanya untuk siapa pun yang menyiapkan bahan keputusan: apa yang berubah, apa yang diminta regulasi, dan tiga pertanyaan yang layak diajukan di rapat berikutnya.

Kepatuhan utilitas air sering dibaca sebagai satu urusan: izin dan baku mutu. Padahal regulasinya berlapis lima, dan dua lapis terbaru justru yang paling jarang disadari: pelindungan data pribadi dan keamanan siber infrastruktur vital. Peta ini menyusun kelimanya dalam satu halaman: apa yang diminta, siapa yang menegakkan, dan mana yang berlaku karena peran, bukan karena kepemilikan.