BUMD Air Minum

Pengakuan dari Dalam Industri Sendiri Tahun 2021, PERPAMSI, asosiasi perusahaan air minum se-Indonesia, memuat diskusi beberapa praktisi teknologi informasi di sektor ini. Salah satunya, seorang konsultan TI independen, menyinggung hal yang jarang tertulis di dokumen tender. Menurutnya, ada PDAM yang tidak mendapat akses tertentu dari vendor mitranya, dan “pihak PDAM tidak bisa apa-apa karena tidak cermat pada saat membuat kontrak” [1]. Setahun sebelumnya, di sebuah webinar PERPAMSI, konsultan yang sama menanyakan cara merawat SCADA secara tertib, karena banyak PDAM memasang SCADA yang cepat rusak dan harus sering diganti [2]. ...

Permendagri No. 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian PDAM sudah dicabut sejak 31 Desember 2024, digantikan Permendagri No. 23 Tahun 2024. Perubahan yang jarang disadari bukan cuma judul dan nomor: pemberian bonus atau insentif pegawai kini disyaratkan empat kondisi kumulatif, termasuk opini auditor wajar tanpa pengecualian dan capaian indikator kinerja individu minimal 80 persen. Tulisan ini membahas apa yang berubah, mengapa pola ini berulang di sektor air minum, dan satu langkah konkret untuk staf SDM BUMDAM meninjau SK internalnya sendiri.

Dua peraturan yang sering dikutip di sektor air minum sudah berubah status tanpa ramai diketahui: Permenkes No. 2 Tahun 2023 dicabut sebagian oleh Permenkes No. 3 Tahun 2026, dan PP No. 66 Tahun 2014 dicabut oleh PP No. 28 Tahun 2024. Tulisan ini membahas kenapa itu berbahaya untuk staf hukum BUMDAM, konsultan, dan auditor regulasi, dan bagaimana regulasiair.com, situs rujukan yang saya bangun dan rawat sendiri, menjawabnya lewat kutipan pasal yang bisa ditelusuri, status regulasi yang bisa diperiksa, dan fitur tanya-jawab yang jawabannya wajib menyertakan bukti.

Bayangkan dua proposal konsultan ada di meja direksi sebuah PDAM minggu ini. Proposal pertama tebal dan tegas. Ada peta jalan tiga tahun, delapan fase, target penurunan NRW dari 35 persen ke 20 persen, dan dasbor purwarupa yang sudah bisa diklik-klik saat presentasi. Timeline dimulai bulan depan. Proposal kedua lebih tipis, dan lebih tidak enak dibaca. Isinya cuma satu permintaan: tiga bulan pertama dipakai untuk memastikan di mana sebenarnya posisi organisasi ini sekarang, sebelum satu rupiah pun dibicarakan untuk fase berikutnya. Tidak ada janji angka. Tidak ada dasbor purwarupa. ...

Permen PU Nomor 6 Tahun 2026 menyebut tiga skema transformasi pengelolaan BUMD air minum, dan ketiganya bermuara ke BUMN air minum: alih kelola sementara, merger vertikal yang mengakhiri badan hukum BUMD, dan akuisisi yang menyisakan unit pelayanan di tangan BUMD. PP PERPAMSI sudah beraudiensi resmi dengan Ditjen Cipta Karya membahas arah ini. NRW nasional masih sekitar 33 persen dan baru 46 persen BUMD mencapai full cost recovery, jadi status quo memang tidak berkelanjutan. Tapi ketiga skema itu sama-sama belum menjawab akuntabilitas lokal, status kepegawaian, dan valuasi aset. Sentralisasi tanpa jawaban atas ketiganya berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Di Padang Panjang tarif air beku enam belas tahun sebelum akhirnya naik. Di Bontang, delapan tahun lalu melonjak sekitar 50 persen. Bukan karena tidak ada yang berani: karena keputusan struktural dibebankan ke pundak satu nama, sementara sanksi regulasinya jatuh ke pihak yang salah. Rumah tangga yang sama sudah satu dekade membayar listrik lewat formula penyesuaian otomatis. Air minum bisa meminjam mekanisme yang sama, dan jendela politiknya terbuka sekarang.

Banyak pengelola utilitas air bekerja dengan data internal semata, tanpa pembanding industri. Padahal pembandingnya diterbitkan setiap tahun: rata-rata kehilangan air nasional bertahan di kisaran 33-34 persen, baru sekitar 46 persen BUMD air minum mencapai tarif pemulihan biaya penuh, dan akses air minum aman baru 11,8 persen. Tulisan ini menyusun empat tolok ukur itu beserta cara memakainya: bukan untuk menghakimi, melainkan untuk tahu di mana posisi organisasi sebelum memutuskan apa yang dikejar lebih dulu.

Kepatuhan utilitas air sering dibaca sebagai satu urusan: izin dan baku mutu. Padahal regulasinya berlapis lima, dan dua lapis terbaru justru yang paling jarang disadari: pelindungan data pribadi dan keamanan siber infrastruktur vital. Peta ini menyusun kelimanya dalam satu halaman: apa yang diminta, siapa yang menegakkan, dan mana yang berlaku karena peran, bukan karena kepemilikan.