Tanggal 1 Mei 2026, Jakarta punya dua panggung.

Panggung pertama: Monas. Presiden Prabowo naik podium, menjanjikan rumah murah buat pekerja, cicilan 40 tahun, bunga 5 persen. Satuan tugas anti-PHK dibentuk. Goodie bags berisi beras, gula, minyak goreng dibagikan aparat ke ribuan buruh, sebagian menempuh tujuh jam perjalanan dari Jawa Tengah. Musik, senyum, dan spanduk dukungan menghiasi lapangan.

Panggung kedua: depan gedung DPR. Ribuan buruh dari Aliansi Gebrak Buruh dan Rakyat berbaris tanpa goodie bags. Mereka menolak hadir di Monas. Mereka membawa sepuluh tuntutan, dari perlindungan pekerja perempuan sampai penghentian kriminalisasi aktivis. Panggung mereka bukan podium presiden, melainkan mikrofon vokalis The Brandals, Eka Annash: “Meski kita buruh, tapi pajak kitalah yang membiayai program-program mudarat pemerintah.”

Di hari yang sama, 100 orang lebih ditangkap polisi. Alasan resmi: “provokator.”

Saya tidak ingin menulis tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Saya ingin menulis tentang apa artinya ketika satu hari buruh menghasilkan dua realitas yang bertabrakan, dan mengapa ini bukan sekadar soal politik, melainkan soal arsitektur sistem yang mulai retak.

Dua Panggung, Dua Logika

Coba kita lihat isi kedua acara ini secara paralel.

Di Monas, logikanya adalah logika hadiah. Presiden memberi: task force anti-PHK, perumahan bersubsidi, sembako gratis. Buruh menerima. Transaksi selesai. Narasi yang dibangun: negara hadir, negara peduli, negara melindungi.

Di DPR, logikanya adalah logika tuntutan. Buruh tidak meminta hadiah, mereka menuntut hak. Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan 190. Reformasi agraria. Pendidikan dan kesehatan gratis. Penghentian militerisasi. Tidak ada transaksi karena tidak ada negosiasi.

Kedua logika ini tidak bisa hidup dalam satu panggung yang sama, dan itulah mengapa May Day 2026 pecah dua.

Pertanyaannya: apakah perpecahan ini kecelakaan politik tahunan, atau gejala dari sesuatu yang lebih struktural?

Baca Data Sebelum Menilai

Sebelum menarik kesimpulan, mari taruh beberapa angka di atas meja.

Per Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia ada di 4,68 persen, setara 7,24 juta orang. Rata-rata upah buruh sekitar Rp3,29 juta per bulan. Data BPS Agustus 2025 mencatat 2,3 juta anak muda usia 20-24 tahun menganggur.

Sementara itu, laporan CSIS awal tahun 2026 memperingatkan: Indonesia bisa menghadapi ketidakstabilan yang meningkat tahun ini. “Kebijakan pemerintah yang kompleks dan tidak adanya peta jalan reformasi yang jelas bisa menjadi sumber utama instabilitas politik,” tulis CSIS dalam paparan Januari 2026.

Tema Hari Buruh 2026 sendiri sudah bergeser. Kalau tahun-tahun sebelumnya fokus ke kenaikan upah, tahun ini fokusnya ke keamanan status kerja. Otomatisasi dan disrupsi teknologi mulai menjadi kekhawatiran utama. Laporan industri menyebutkan 70 persen perusahaan di Indonesia sudah mengadopsi AI, sementara jumlah talenta AI siap pakai masih di bawah 10 persen dari kebutuhan.

Ini paradoks yang menarik: pemerintah membentuk satuan tugas untuk mencegah PHK. Tapi PHK karena otomatisasi bukanlah sesuatu yang bisa dicegah dengan task force. Anda tidak bisa menghentikan algoritma dengan surat keputusan.

Yang Paling Tidak Terlindungi Justru Yang Paling Adaptif

Salah satu momen paling kontradiktif dari May Day 2026 justru bukan soal dua panggung, melainkan soal siapa yang tidak ada di kedua panggung tersebut.

Pekerja digital lepas. Kreator konten. Pengemudi ojol. Pedagang daring. Multi-income earner yang penghasilannya berasal dari tiga sampai lima sumber sekaligus, tanpa satupun yang memenuhi syarat sebagai “pekerja” dalam definisi lama.

Mereka tidak ikut di Monas karena tidak diundang, mereka bukan anggota serikat terdaftar. Mereka juga tidak ikut di DPR karena tuntutan koalisi buruh tradisional belum tentu mewakili realitas mereka. Paradoksnya: segmen pekerja yang paling adaptif terhadap perubahan teknologi justru adalah yang paling tidak terlindungi secara struktural.

Kebijakan perlindungan pekerja, sebaik apa pun niatnya, secara desain lebih mudah menjangkau mereka yang sudah berada dalam sistem formal. Pekerja informal, pekerja digital, dan gig worker yang statusnya ambigu secara hukum sering kali tidak masuk radar.

Ini bukan kegagalan kebijakan. Ini keterbatasan desain. Arsitektur perlindungan sosial kita masih menggunakan cetak biru abad ke-20 untuk lanskap kerja abad ke-21.

Sistem yang Dirancang untuk Era Lain

May Day sendiri lahir dari konteks industrialisasi abad ke-19, era ketika “pekerja” artinya buruh pabrik dengan majikan yang jelas, jam kerja yang terukur, dan rantai komando yang linear.

Model perlindungan yang lahir dari era itu, serikat, perundingan bersama, mogok kerja, dirancang dengan asumsi bahwa kekuasaan ekonomi terpusat dan bisa dinegosiasi secara kolektif. Asumsi itu masih berlaku untuk banyak sektor. Tapi tidak untuk semua.

Ketika hubungan kerja bergeser dari “satu majikan, satu pekerjaan, satu lokasi” menjadi “banyak klien, banyak proyek, dari mana saja,” fondasi hukum ketenagakerjaan kita mulai goyah. Status “pekerja” menjadi samar. Perlindungan menjadi opsional. Solidaritas menjadi sulit diorganisasi.

Dan di sinilah ironi May Day 2026 menjadi tajam: kita masih merayakan solidaritas pekerja dengan ritual abad ke-19, sementara struktur pekerjaan sudah bergerak ke abad ke-21.

Ini Bukan Soal Siapa yang Salah

Saya tidak sedang mengatakan pemerintah tidak boleh merayakan May Day. Saya juga tidak sedang mengatakan koalisi buruh yang turun ke DPR tidak punya tuntutan yang valid.

Saya hanya ingin mengusulkan bahwa kita melihat May Day 2026 bukan sebagai peristiwa politik, melainkan sebagai diagnostik sistem.

Ketika satu hari buruh menghasilkan dua realitas yang tidak bisa didamaikan, ketika buruh dirayakan dan buruh ditangkap di hari yang sama, itu bukan tanda bahwa ada yang menyimpang. Itu tanda bahwa sistem bekerja persis seperti desainnya. Masalahnya ada pada desain itu sendiri.

Desain yang membagi buruh menjadi “yang bisa diundang ke Monas” dan “yang harus dikawal polisi di DPR.” Desain yang membagi pekerja menjadi “yang terlindungi hukum” dan “yang statusnya ambigu.” Desain yang membuat perlindungan bergantung pada seberapa formal hubungan kerja Anda, bukan pada seberapa rentan Anda.

Yang Bisa Kita Pelajari

May Day 2026 adalah momen langka ketika ketegangan struktural tidak lagi tersembunyi di bawah permukaan. Ia tampil terbuka, dalam satu hari, di dua lokasi yang hanya berjarak beberapa kilometer.

Pertanyaan ke depan bukan bagaimana membuat semua buruh sepakat, itu tidak akan terjadi. Pertanyaan yang lebih realistis adalah: bagaimana merancang jaring pengaman sosial yang cukup fleksibel untuk menangkap pekerja dalam spektrum status formal-informal yang makin lebar?

Karena otomatisasi tidak akan mundur. Ekonomi gig tidak akan menyusut. Multi-income lifestyle tidak akan kembali jadi model single-employer. Dan May Day tahun depan akan kembali, mungkin dengan tiga panggung, bukan dua.

Kalau kita tidak mulai mendesain ulang sistemnya, kita hanya akan terus mendiagnosis gejala yang sama setiap tahun, dengan jumlah penonton yang makin banyak dan jumlah panggung yang makin pecah.

Sementara itu, buruh akan terus beradaptasi, dengan atau tanpa negara. Mereka sudah melakukannya.

Satu Langkah Konkret

Saya tidak akan menutup dengan jargon “semua pihak harus duduk bersama”, itu bukan usulan, itu kalimat pengisi waktu rapat.

Koreksi (September 2026): versi awal bagian ini mengusulkan “buka pendaftaran mandiri BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal lewat aplikasi”, dan menyebut yang belum ada hanyalah satu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang mewajibkan penyediaan kanal pendaftaran individu. Usulan itu keliru, karena kanalnya sudah ada bertahun-tahun sebelum tulisan ini terbit. Saya biarkan kesalahannya terbaca lalu menggantinya di bawah, karena yang salah bukan semangatnya melainkan diagnosisnya, dan diagnosis yang salah selalu menghasilkan tuntutan yang tidak menggerakkan apa pun.

Program Bukan Penerima Upah, atau BPU, sudah berjalan. Pengemudi ojol, kreator konten, dan pedagang daring bisa mendaftar sendiri lewat laman BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO, tanpa syarat pemberi kerja, dengan iuran mulai Rp16.800 per bulan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, ditambah sekitar Rp20 ribu kalau mau Jaminan Hari Tua. Harganya bahkan sedang dipotong: PP 50/2025 memangkas iuran itu separuh menjadi Rp8.400, berlaku untuk pekerja sektor transportasi sejak Januari 2026 sampai Maret 2027, dan untuk pekerja informal non-transportasi sepanjang April hingga Desember 2026. Artinya pada May Day kemarin, diskon untuk ojol sudah berjalan empat bulan.

Jadi kanalnya ada, harganya murah, dan sebagiannya sedang disubsidi. Lalu lihat angkanya. Peserta BPU aktif sekitar 14,2 juta pada akhir 2025, sementara BPS mencatat 87,74 juta pekerja informal pada Februari 2026. Dua angka itu tidak dihitung dengan definisi yang persis sama, tapi jaraknya terlalu lebar untuk bisa dijelaskan oleh perbedaan definisi. Kira-kira delapan dari sepuluh pekerja informal belum terlindungi, bukan karena tidak ada pintu, tapi karena melangkah masuk sepenuhnya diserahkan pada inisiatif orang yang penghasilannya paling tidak pasti.

Di sinilah pembanding Malaysia jadi relevan, dan di sinilah versi awal tulisan ini juga salah menyebut namanya. Namanya Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, disingkat SKSPS, dikelola PERKESO di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017. Yang membuatnya bekerja bukan keberadaan aplikasinya. Sejak 1 Juni 2017 skema itu diwajibkan untuk sektor pengangkutan penumpang, yaitu pemandu teksi, e-hailing, dan bas, lalu mulai 1 Januari 2020 diperluas ke 19 sektor lain sehingga menjadi 20 sektor. Malaysia tidak membuka pintu lalu menunggu orang datang. Malaysia menutup pilihan untuk tidak masuk, dimulai dari satu sektor yang risikonya paling kasat mata di jalan raya.

Jadi langkah konkretnya bukan membuka kanal yang sudah terbuka. Langkah konkretnya: wajibkan kepesertaan JKK dan JKM untuk pekerjaan yang diperantarai platform, dan letakkan kewajiban memungutnya di platform, bukan di pekerja. Pendaftaran terjadi saat mitra diaktifkan, iuran dipotong dari penghasilan per order lewat mekanisme potongan yang sudah lama dipakai platform untuk hal lain, dan pekerja tidak perlu mengingat apa pun setiap bulan. Tetap tidak butuh undang-undang baru dan tidak butuh institusi baru. Tapi langkah ini memang menuntut keberanian yang lebih besar daripada mengumumkan kanal pendaftaran, karena ia menyentuh biaya operasi perusahaan platform, bukan cuma niat baik pekerjanya. Dan itu, saya duga, justru alasan sebenarnya kenapa yang diumumkan selama ini selalu kanal, bukan kewajiban.

Kalau langkah ini juga tidak diambil, maka May Day tahun depan akan kembali seperti kemarin: dua panggung, banyak janji, dan puluhan juta pekerja yang tetap tidak terlindungi, bukan karena mereka tidak mau, tapi karena sistemnya menaruh seluruh beban langkah pertama di pundak mereka.

Sumber data: BPS (TPT Februari 2026, pekerja informal 87,74 juta per Februari 2026, pengangguran usia 20-24 Agustus 2025, rata-rata upah), BPJS Ketenagakerjaan (program BPU dan diskon iuran 50 persen berdasarkan PP 50/2025), PERKESO Malaysia (Skim Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan Sendiri 2017), paparan CSIS Januari 2026, SEA Analyst, Tempo.co, Tempo.co - ASPIRASI, ANTARA News, Human Rights Watch World Report 2026, Jakarta Post.

“Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis sebagai individu dan tidak mewakili sikap atau kebijakan dari institusi, perusahaan, atau organisasi mana pun yang berafiliasi dengan penulis. Konten disediakan untuk tujuan refleksi dan diskusi publik.”