Ada istilah baru yang mulai sering muncul di diskusi ekonomi: disillusionomics.

Secara sederhana, istilah ini menggambarkan perilaku ekonomi generasi yang sudah tidak lagi percaya bahwa jalur formal bisa menjamin kehidupan yang layak. Bukan karena mereka tidak mau bekerja keras. Justru sebaliknya: mereka bekerja sangat keras, tetapi dengan cara yang berbeda dari generasi sebelumnya.

Saya ingin menelaah ini bukan dari sudut pandang moral, melainkan dari sudut pandang sistem.

Angkanya Bicara

Data BPS Agustus 2025 mencatat 2,3 juta orang usia 20-24 tahun masih menganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 berada di 4,74 persen, setara 7,35 juta orang. Sementara itu, rata-rata upah pekerja Indonesia sekitar Rp3,09 juta per bulan.

Angka itu terdengar lumayan, sampai kita bandingkan dengan realitas biaya hidup di kota besar. Sewa kamar kos layak di Jakarta mulai Rp1,5 juta. Belum biaya transportasi, makan, dan cicilan pendidikan. Artinya, bagi banyak lulusan baru, bekerja full-time dengan satu sumber penghasilan tidak cukup untuk membangun kehidupan mandiri yang stabil.

Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka mencari penghasilan dari berbagai arah sekaligus: freelance, content creation, jual-beli daring, jasa digital, hingga investasi kecil-kecilan. Inilah multi-income lifestyle, dan ini bukan pilihan ideologis. Ini strategi bertahan hidup yang sangat rasional.

Sistem yang Dirancang untuk Era Lain

Hipotesis saya sederhana: sistem kerja formal kita masih dirancang untuk era industrialisasi pertengahan abad ke-20.

Di era itu, model kontrak kerja full-time masuk akal. Anda bergabung dengan perusahaan, naik jabatan secara linier, pensiun dengan pesangon, dan negara menjamin skema sosial yang menutup celah. Sistem ini berhasil ketika tiga kondisi terpenuhi:

  1. Biaya hidup naik sebanding dengan kenaikan upah
  2. Satu pekerjaan cukup untuk menghidupi satu keluarga
  3. Risiko sistemik seperti PHK massal dan otomatisasi masih terbatas

Ketiga kondisi itu sudah tidak berlaku di Indonesia 2026.

Laporan CELIOS tentang ketimpangan ekonomi tahun ini menyebut secara eksplisit: kenaikan biaya perumahan, pendidikan, dan bahan makanan tidak sebanding dengan kenaikan upah minimum. Tema Hari Buruh 2026 pun sudah bergeser dari tuntutan upah menjadi keamanan status kerja seiring otomatisasi menguat. Ambisi Indonesia keluar dari middle-income trap terancam oleh rapuhnya daya beli kelas menengah.

Gen Z tidak memprotes sistem ini. Mereka hanya keluar darinya secara pragmatis.

Adaptasi yang Sering Disalahartikan

Disillusionomics sering dikemas sebagai masalah karakter: Gen Z dianggap tidak mau berkomitmen, tidak sabaran, atau terlalu entitled. Narasi ini nyaman karena mengalihkan tanggung jawab dari sistem ke individu.

Padahal kalau dilihat dari kacamata analisis sistem, perilakunya sangat konsisten.

Bayangkan sebuah sistem dengan properti berikut:

  • Input: waktu dan tenaga kerja penuh
  • Output: upah yang tidak mengikuti inflasi, minimnya jaminan karier, risiko PHK sewaktu-waktu
  • Alternatif yang tersedia: penghasilan digital yang lebih fleksibel, skalabel, dan tidak terikat satu atap

Dalam sistem seperti ini, siapa yang masuk akal untuk tetap berkomitmen 100% pada jalur formal?

Ini bukan soal karakter. Ini soal incentive design. Ketika sistem insentif mengarah ke satu pilihan, mayoritas aktor rasional akan membuat pilihan itu. Menyebut jutaan orang “malas” karena merespons insentif secara konsisten adalah seperti menyalahkan air karena mengalir ke bawah.

Ironi Kebijakan

Yang paling menarik dari May Day 2026 adalah kontradiksi yang belum terselesaikan.

Pemerintah mengumumkan sejumlah kebijakan perlindungan pekerja: UU PPRT, Perpres perlindungan ojol, Satgas PHK. Langkah yang baik. Namun ada paradoks yang belum terselesaikan: segmen pekerja yang paling tidak terlindungi justru adalah mereka yang sudah meninggalkan skema formal, generasi yang paling muda dan paling adaptif.

Kebijakan perlindungan pekerja, secara struktural, lebih mudah menjangkau mereka yang sudah ada dalam sistem formal. Sementara pekerja digital lepas, creator, dan multi-income earner yang statusnya ambigu secara hukum sering kali tidak masuk radar kebijakan.

Ada gap sistemik yang belum banyak dibahas: bagaimana negara merancang jaring pengaman sosial untuk kategori pekerja yang tidak cocok dengan definisi lama?

Bukan Soal Siapa yang Salah

Saya tidak sedang merayakan disillusionomics sebagai cita-cita. Ada masalah nyata di sana: ketidakpastian penghasilan, absennya jaminan pensiun, rentan saat sakit atau saat terjadi krisis ekonomi besar.

Saya hanya ingin mengusulkan satu pergeseran perspektif: sebelum menghakimi perilaku Gen Z, tanyakan dulu sistem apa yang menghasilkan perilaku tersebut.

Ketika jutaan anak muda membuat pilihan serupa secara independen tanpa koordinasi, itu bukan anomali karakter. Itu output yang konsisten dari sebuah sistem dengan desain tertentu.

Kalau kita tidak suka output-nya, pertanyaan yang produktif adalah: bagian mana dari sistemnya yang perlu didesain ulang?

Sumber data: BPS Agustus 2025 (pengangguran usia 20-24), BPS Februari 2026 (TPT 4,74%), rata-rata upah BPS Februari 2026, Laporan Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026 oleh CELIOS (celios.co.id ).

“Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis sebagai individu dan tidak mewakili sikap atau kebijakan dari institusi, perusahaan, atau organisasi mana pun yang berafiliasi dengan penulis. Konten disediakan untuk tujuan refleksi dan diskusi publik.”