Kebijakan Publik

Pandangan udara instalasi tangki air berskala besar, menggambarkan skala infrastruktur yang dipertaruhkan dalam wacana konsolidasi BUMD air minum nasional

BUMN Air Minum Nasional: Sentralisasi atau Pengulangan Kesalahan?

Permen PU Nomor 6 Tahun 2026 membuka tiga opsi transformasi BUMD air minum: holding nasional, klaster regional, atau kontrak operasi. PP PERPAMSI sudah beraudiensi resmi dengan Ditjen Cipta Karya membahas opsi-opsi ini. NRW nasional masih sekitar 33 persen dan baru 46 persen BUMD mencapai full cost recovery, jadi status quo memang tidak berkelanjutan. Tapi ketiga proposal yang beredar sama-sama belum menjawab akuntabilitas lokal, status kepegawaian, dan valuasi aset. Sentralisasi tanpa jawaban atas ketiganya berisiko memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.

Air menetes pelan dari keran tua, menggambarkan biaya senyap dari penundaan yang berjalan bertahun-tahun

Tarif Air Tidak Naik Enam Belas Tahun, Saat Naik Diprotes: Siapa yang Salah?

Di Padang Panjang tarif air beku enam belas tahun sebelum akhirnya naik. Di Bontang, delapan tahun lalu melonjak sekitar 50 persen. Bukan karena tidak ada yang berani: karena keputusan struktural dibebankan ke pundak satu nama, sementara sanksi regulasinya jatuh ke pihak yang salah. Rumah tangga yang sama sudah satu dekade membayar listrik lewat formula penyesuaian otomatis. Air minum bisa meminjam mekanisme yang sama, dan jendela politiknya terbuka sekarang.