Ringkasan Eksekutif

Riset ini membongkar anomali struktural dalam tata kelola evaluasi kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau BUMD Air Minum di Indonesia. Di tengah peningkatan statistik jumlah PDAM berpredikat “Sehat” dalam laporan tahunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat realitas paradoksal: entitas-entitas tersebut justru menyimpan risiko insolvensi laten, stagnasi pengembangan infrastruktur, dan kerentanan ekstrem terhadap guncangan eksternal.

Analisis menunjukkan bahwa metodologi saat ini, yang memberikan bobot dominan pada aspek operasional (35%) dibandingkan aspek keuangan (25%), cenderung memberikan insentif pada efisiensi jangka pendek yang semu. Banyak PDAM mencapai skor tinggi melalui pemangkasan biaya pemeliharaan (deferred maintenance) dan penundaan investasi modal (CAPEX), alih-alih melalui optimalisasi pendapatan yang berkelanjutan atau penerapan tarif pemulihan biaya penuh (Full Cost Recovery). Hal ini menciptakan ilusi kesehatan finansial: rasio kas tampak tinggi karena ketiadaan belanja modal, dan rasio operasi tampak efisien karena aset dibiarkan terdepresiasi tanpa penggantian yang memadai.

Sebagai respons strategis, riset ini merumuskan “Dual-Track Assessment Model”. Kerangka kerja baru ini memisahkan evaluasi menjadi dua jalur independen namun terintegrasi: Track 1: Operational & Compliance Health yang mengukur kinerja teknis dan kepatuhan administratif saat ini, serta Track 2: Strategic Viability & Resilience yang memproyeksikan kemampuan bertahan dan tumbuh di masa depan melalui indikator ketahanan finansial, kematangan manajemen risiko berbasis ISO 31000, dan eksekusi investasi. Model ini dirancang untuk mendeteksi “PDAM Zombie”, perusahaan yang secara teknis “Sehat” namun mati suri secara investasi.

1. Pendahuluan: Lanskap Krisis di Balik Statistik “Sehat”

1.1 Diskoneksi Antara Data dan Realitas

Sektor penyediaan air minum perpipaan di Indonesia menghadapi tantangan multidimensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga finansial dan institusional. Data agregat nasional menunjukkan tren yang menggembirakan di permukaan. Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR, terjadi peningkatan konsisten jumlah BUMD yang memperoleh predikat kinerja “Sehat”. Pada tahun 2022, dari 389 BUMD Air Minum yang dievaluasi, sebanyak 237 entitas (60,93%) dikategorikan Sehat, meningkat dibandingkan tahun 2021 yang mencatat 225 BUMD Sehat.1

Namun, ketika data statistik ini disandingkan dengan realitas operasional di lapangan, muncul diskoneksi yang tajam. Meskipun mayoritas PDAM berstatus Sehat, cakupan pelayanan air minum perpipaan nasional masih stagnan di angka rata-rata yang rendah, dengan banyak daerah belum mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs). Lebih mengkhawatirkan, banyak PDAM berstatus “Sehat” yang secara kronis gagal melakukan ekspansi jaringan, memiliki tingkat kehilangan air (Non-Revenue Water/NRW) yang stagnan di atas 30%, dan bergantung pada subsidi fiskal daerah hanya untuk menutup biaya operasional dasar.3

Fenomena ini mengindikasikan bahwa predikat “Sehat” dalam terminologi regulasi saat ini mungkin telah mengalami inflasi makna atau distorsi relevansi. Label ini sering kali disalahartikan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bukti kesuksesan manajerial yang paripurna, sehingga memicu rasa puas diri (complacency). Akibatnya, label “Sehat” justru menjadi disinsentif bagi reformasi tarif dan investasi.

1.2 Urgensi Reevaluasi Metodologi Penilaian

Sistem penilaian kinerja yang digunakan saat ini mengacu pada Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-G/IV/2010.1 Metodologi ini, yang mengadopsi prinsip Balanced Scorecard dengan empat aspek utama (Keuangan, Pelayanan, Operasional, Sumber Daya Manusia), merupakan terobosan signifikan pada saat diluncurkan lebih dari satu dekade lalu. Namun, lanskap risiko bisnis utilitas air minum telah berubah drastis sejak tahun 2010.

Faktor-faktor baru seperti volatilitas biaya energi, risiko dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air baku, tuntutan digitalisasi layanan, dan kompleksitas standar akuntansi modern belum terakomodasi secara memadai dalam bobot indikator yang statis tersebut. Ketidakmampuan sistem penilaian eksisting untuk mendeteksi kerapuhan finansial jangka panjang menciptakan risiko sistemik.

1.3 Tujuan Penelitian dan Lingkup Analisis

Riset ini disusun dengan tujuan strategis sebagai berikut:

Membedah Anatomi Penilaian Eksisting. Melakukan dekonstruksi mendalam terhadap 18 indikator kinerja BPPSPAM untuk mengidentifikasi komponen spesifik dan pembobotan yang berkontribusi pada bias penilaian dan “ilusi kesehatan”.

Menganalisis Kausalitas Paradoks. Menelusuri hubungan sebab-akibat antara indikator kinerja keuangan “Sehat” dengan indikator vitalitas jangka panjang seperti solvabilitas riil, Real Full Cost Recovery (FCR), dan kemampuan eksekusi belanja modal (Capex Execution).

Mengintegrasikan Perspektif Global. Membandingkan kerangka penilaian Indonesia dengan standar global, khususnya pendekatan financial resilience dari Ofwat (regulator air Inggris) dan standar kinerja International Water Association (IWA).

Merumuskan Solusi Strategis. Mengembangkan kerangka kerja baru yang disebut Dual-Track Assessment Model, yang mengintegrasikan metrik kesehatan operasional dengan metrik viabilitas strategis.

2. Dekonstruksi Sistem Penilaian: Empat Pilar dan 18 Indikator

2.1 Distribusi Bobot dan Fokus Strategis

Penilaian kinerja BUMD Air Minum di Indonesia dilaksanakan berdasarkan mandat regulasi yang secara teknis dituangkan dalam indikator BPPSPAM. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan kinerja 2022 dan 2023, penilaian ini terbagi menjadi empat aspek utama dengan pembobotan yang tidak merata.1

Tabel 2.1: Distribusi Bobot Penilaian Kinerja PDAM

Aspek Penilaian Bobot Total Fokus Strategis
Aspek Operasional 35% Efisiensi teknis, NRW, jam layanan, tekanan air
Aspek Keuangan 25% Profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efektivitas penagihan
Aspek Pelayanan 25% Cakupan layanan, kualitas air, aduan pelanggan
Aspek SDM 15% Rasio pegawai, kompetensi/diklat, biaya diklat

Klasifikasi kesehatan korporasi:

  • Sehat: Nilai Kinerja > 2,8
  • Kurang Sehat: Nilai Kinerja 2,2 – 2,8
  • Sakit: Nilai Kinerja < 2,2

Dengan Aspek Operasional memiliki bobot 35%, jauh lebih tinggi dari Aspek Keuangan (25%), sebuah PDAM secara teoritis dapat memperoleh predikat “Sehat” meskipun kinerja keuangannya pas-pasan, asalkan indikator teknisnya terlihat prima.

2.2 Analisis Detail 18 Indikator Kunci

2.2.1 Aspek Keuangan (Bobot 25%: 5 Indikator)

Rentabilitas (ROE). Bobot 5,5%. Mengukur kemampuan manajemen menghasilkan laba dari modal sendiri.

Kritik: ROE tinggi bisa dicapai bukan karena laba yang besar, tetapi karena nilai ekuitas yang rendah (tergerus akumulasi rugi masa lalu). PDAM dengan ekuitas yang hampir habis bisa mencatat ROE fantastis hanya dengan laba kecil, memberikan sinyal kesehatan palsu.

Rasio Operasi. Bobot 5,5%. Rasio Biaya Operasi dibagi Pendapatan Operasi.

**Kritik:**Ini adalah indikator paling rentan dimanipulasi. Manajemen dapat menekan Biaya Operasi dengan menunda pemeliharaan (deferred maintenance), mengurangi dosis bahan kimia, atau menekan kesejahteraan pegawai. Rasio operasi yang “bagus” sering kali merupakan hasil dari kanibalisasi aset jangka panjang.

Rasio Kas. Bobot 5,5%. Kas setara kas dibagi kewajiban lancar.

Kritik: Memberikan skor maksimal untuk likuiditas berlebih. Padahal, dalam manajemen keuangan modern, kas yang menumpuk (idle cash) di perusahaan utilitas yang infrastrukturnya buruk adalah tanda inefisiensi alokasi modal.

Efektivitas Penagihan. Bobot 5,5%.

Solvabilitas. Bobot 3,0%. Total Aset dibagi Total Kewajiban.

2.2.2 Aspek Operasional (Bobot 35%: 5 Indikator)

Efisiensi Produksi. Bobot 7,0%.

Tingkat Kehilangan Air (NRW). Bobot 7,0%. Standar nasional adalah 25%, namun rata-rata masih 33,72%.1

Kritik: Data NRW sering kali merupakan estimasi teknis yang tidak akurat karena kurangnya District Metered Areas (DMA) dan meter induk yang terkalibrasi. Banyak PDAM melaporkan NRW administratif yang lebih rendah dari realitas fisik di lapangan untuk mengamankan skor ini.

Jam Operasi Layanan. Bobot 8,0%.

Tekanan Air. Bobot 6,5%.

Kritik: Pengukuran tekanan air sering dilakukan di titik sampel yang menguntungkan PDAM, bukan di titik terjauh atau terkritis pelanggan.

Penggantian/Kalibrasi Meter Air. Bobot 6,5%.

2.2.3 Aspek Pelayanan (Bobot 25%: 5 Indikator)

Cakupan Pelayanan Teknis. Bobot 5,0%.

Kritik: Bobot 5% ini relatif kecil. Akibatnya, PDAM tidak terdorong kuat untuk ekspansi. Menambah pelanggan baru di daerah sulit justru berisiko menurunkan skor aspek operasional. Ini menjelaskan mengapa cakupan layanan stagnan.

Pertumbuhan Pelanggan, Konsumsi Air Domestik, Tingkat Penyelesaian Pengaduan, Kualitas Air Pelanggan.

2.2.4 Aspek SDM (Bobot 15%: 3 Indikator)

Rasio Pegawai/1000 Pelanggan, Rasio Diklat Pegawai, Biaya Diklat.

2.3 Tiga Cacat Desain Fundamental

Bias Jangka Pendek (Short-Termism). Mayoritas indikator bersifat backward-looking (melihat kinerja tahun lalu) dan snapshot (kondisi sesaat). Tidak ada indikator yang mengukur kesiapan menghadapi risiko masa depan atau keberlanjutan investasi jangka panjang.

Insentif Negatif untuk Investasi. Sistem penilaian “menghukum” PDAM yang melakukan investasi besar. Investasi baru akan meningkatkan penyusutan (menurunkan laba/ROE), mengurangi kas (menurunkan Cash Ratio), dan meningkatkan kewajiban (menurunkan Solvabilitas). Sebaliknya, PDAM yang “diam” dan tidak berinvestasi justru akan terlihat cantik di atas kertas.

Absennya Indikator Tarif FCR. Meskipun FCR (Full Cost Recovery) adalah mandat Permendagri, tidak ada indikator spesifik dalam 18 poin penilaian BPKP yang memberikan bobot signifikan pada pencapaian tarif FCR.4

3. Anatomi Paradoks “Sehat” dan Risiko Kebangkrutan Tersembunyi

3.1 Fenomena “Death Spiral” Utilitas

Banyak PDAM yang dikategorikan Sehat memiliki karakteristik yang mengarah pada apa yang dalam ekonomi utilitas dikenal sebagai utility death spiral. Mekanismenya beroperasi secara perlahan dan sering kali tidak terdeteksi oleh audit standar hingga mencapai titik kritis.

Penekanan Tarif Politis. Karena PDAM berstatus “Sehat”, Kepala Daerah dan DPRD sering kali menolak usulan kenaikan tarif. Data menunjukkan bahwa sekitar 62% BUMD nasional belum menerapkan tarif FCR secara penuh.5

Pemangkasan OPEX untuk Mempertahankan Skor. Menghadapi pendapatan yang stagnan, manajemen PDAM harus memutar otak untuk menjaga agar Rasio Operasi tetap di bawah 1,0. Solusi paling mudah adalah memangkas biaya pemeliharaan preventif.

Ilusi Profitabilitas Akuntansi. Laporan laba rugi mungkin menunjukkan surplus, sehingga indikator ROE positif. Namun, laba ini semu karena beban penyusutan sering kali didasarkan pada nilai aset historis yang rendah, bukan nilai penggantian (replacement cost).

Degradasi Aset yang Tidak Terlihat. Pipa dan infrastruktur bawah tanah yang tidak dipelihara mulai mengalami degradasi struktural.

Titik Kritis (Tipping Point). Ketika kerusakan besar terjadi, PDAM tiba-tiba menghadapi krisis likuiditas. Predikat “Sehat” tiba-tiba runtuh menjadi “Sakit” dalam satu periode audit.

3.2 Tiga Dimensi Kerapuhan

3.2.1 Risiko Solvabilitas Semu

Indikator solvabilitas dalam penilaian BPKP mengukur Total Aset terhadap Total Kewajiban. Rata-rata PDAM Sehat memiliki solvabilitas yang sangat tinggi, mencapai rata-rata 760%.1 Namun, ini menyesatkan karena:

Aset Impaired/Pasif. Sebagian besar aset PDAM adalah aset hibah atau aset lama yang nilainya tercatat tinggi di buku namun fungsi teknisnya sudah menurun drastis.

Kewajiban Rendah karena Akses Keuangan Tertutup. Kewajiban tercatat rendah sering kali bukan karena kemampuan bayar yang hebat, melainkan karena PDAM sulit mendapatkan pinjaman komersial dari perbankan. Dalam konteks bisnis modern, zero debt pada perusahaan infrastruktur sering kali berarti stagnasi pertumbuhan.

3.2.2 Risiko Arus Kas vs. Profitabilitas

Banyak PDAM mencatatkan laba buku (akrual) tetapi mengalami pendarahan kas operasional. Kasus nyata terjadi di beberapa daerah di mana PDAM mengalami kesulitan membayar tagihan listrik PLN meskipun laporan keuangannya untung.7

3.2.3 Ketergantungan Subsidi Kronis

Penilaian kinerja saat ini tidak membedakan secara tegas dan memberikan bobot penalti pada “Pendapatan Non-Usaha” yang berasal dari subsidi atau penyertaan modal pemerintah daerah untuk menutup biaya operasional. Sebuah PDAM bisa terlihat “Sehat” secara rasio operasi karena suntikan dana APBD dikategorikan sebagai pendapatan lain-lain.13,14

3.3 Anomali Data: Disinsentif Ekspansi

Terdapat pola anomali di mana PDAM dengan Cakupan Pelayanan Rendah justru lebih mudah mendapatkan dan mempertahankan status “Sehat”. PDAM skala kecil dengan jumlah pelanggan sedikit dan wilayah layanan terbatas lebih mudah mengelola tekanan air dan jam operasi serta menekan NRW fisik. Sistem penilaian memberikan insentif negatif untuk ekspansi ke wilayah pinggiran atau topografi sulit.

4. Blind Spots dalam Tata Kelola Risiko

4.1 Validitas Data NRW yang Dipertanyakan

Indikator NRW memiliki bobot 7,0% dalam penilaian. Rata-rata nasional NRW masih berada di angka kritis 33,72%,1 jauh di atas batas toleransi 20%. Namun, angka audit ini sering kali dipertanyakan validitasnya. Tanpa adanya sistem District Metered Areas (DMA) yang komprehensif dan meter induk produksi yang terkalibrasi secara berkala, angka NRW adalah hasil estimasi kasar.

4.2 Kualitas Aset dan Bom Waktu Infrastruktur

Sistem penilaian saat ini menggunakan indikator “Penggantian Meter Air” sebagai satu-satunya proksi pemeliharaan aset. Tidak ada indikator eksplisit untuk Laju Rehabilitasi Jaringan Pipa atau Kesehatan Aset Produksi. Banyak PDAM Sehat beroperasi dengan pipa transmisi dan distribusi peninggalan era kolonial atau proyek tahun 1980-an yang sudah jauh melampaui umur teknisnya.

4.3 Faktor Governance dan Intervensi Politik

Penilaian kinerja BPKP sangat kuantitatif dan kurang menangkap nuansa kualitatif tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Faktor krusial yang sering menjadi penyebab kebangkrutan PDAM antara lain kecepatan penetapan tarif, profesionalisme direksi, dan transparansi pengadaan.11

4.4 Kesenjangan Penerapan Manajemen Risiko ISO 31000

Meskipun beberapa PDAM maju seperti Perumdam Tirta Raharja (Kab. Bandung) dan Perumda Tirta Musi (Palembang) telah mulai mengadopsi manajemen risiko berbasis ISO 31000,17 praktik ini belum menjadi standar penilaian yang diwajibkan secara nasional. Banyak PDAM “Sehat” belum memiliki dokumen Risk Register yang dimutakhirkan.14

5. Benchmarking Global: Pendekatan Ofwat dan IWA

5.1 Pendekatan Ofwat (UK): Financial Resilience

Ofwat, regulator industri air Inggris, menerapkan standar yang jauh lebih ketat dan forward-looking dibandingkan Indonesia. Ofwat tidak hanya menilai kinerja masa lalu, tetapi mewajibkan perusahaan air untuk menerbitkan Long-Term Viability Statement.20

Fitur utama:

Stress Testing. Perusahaan air harus membuktikan melalui simulasi keuangan bahwa mereka bisa bertahan dalam skenario terburuk (severe but plausible scenarios).

Forward-Looking Metrics. Penilaian difokuskan pada kemampuan membiayai investasi masa depan (financeability), bukan hanya likuiditas saat ini.

Gearing Ratio Restriction. Ofwat memantau dan membatasi rasio utang terhadap modal untuk mencegah risiko kebangkrutan akibat beban utang berlebih.20

5.2 Pendekatan IWA: Pemisahan Konteks dan Kinerja

IWA membedakan secara tegas antara indikator kinerja murni (Performance Indicators) dan informasi konteks operasional (Context Information).24 IWA menekankan pada aspek Sustainability of the Operator dan Asset Management Maturity.

5.3 Pelajaran untuk Indonesia

Sistem Indonesia terlalu fokus pada “Kepatuhan Administratif” dan kurang pada “Ketahanan Strategis”. Konsep Financial Resilience dari Ofwat, kemampuan organisasi untuk menghindari, mengatasi, dan memulihkan diri dari gangguan finansial, harus diadopsi untuk menutup celah risiko yang ada.

6. Dual-Track Assessment Model: Kerangka Kerja Baru

6.1 Filosofi Model

Model ini menilai BUMD Air Minum pada dua jalur paralel yang menghasilkan matriks kinerja, bukan skor tunggal.

Track 1: Kesehatan Operasional & Kepatuhan

  • Fokus: Short-term, Snapshot, Backward-looking
  • Pertanyaan Kunci: Apakah operasional hari ini berjalan efisien?

Track 2: Viabilitas Strategis & Ketahanan

  • Fokus: Long-term, Forward-looking, Risk-based
  • Pertanyaan Kunci: Apakah perusahaan mampu membiayai investasi masa depan?

6.2 Struktur Indikator Dual-Track

Track 1: Kesehatan Operasional (Bobot 50%)

Mengadopsi indikator eksisting dengan penyesuaian:

  • Efisiensi Operasional Harian (NRW & Energi)
  • Kualitas Layanan Pelanggan
  • Likuiditas Jangka Pendek (disesuaikan)
  • Kepatuhan Administratif

Track 2: Viabilitas Strategis (Bobot 50%)

Tabel 6.1: Indikator Baru Track 2

Kategori Metrik Pengukuran Rasionalisasi
Kemandirian Finansial Real FCR Ratio Memastikan tarif menutupi biaya jangka panjang dan investasi
Kesehatan Investasi Capex Execution Ratio Mencegah status “Sehat” karena tidak belanja
Ketahanan Aset Asset Replacement Rate Mengukur apakah perusahaan meremajakan aset secepat aset rusak
Manajemen Risiko Risk Maturity Index (ISO 31000) Kesiapan menghadapi risiko siber, iklim, dan pasar
Solvabilitas Dinamis Stress Test DSCR Kemampuan bayar utang dalam kondisi krisis

6.3 Matriks Klasifikasi Empat Kuadran

Kuadran I (Sustainable Leader): Track 1 Tinggi, Track 2 Tinggi.

  • Diagnosa: Benar-benar Sehat dan Tangguh
  • Implikasi: Akses pinjaman luas, ekspansi agresif didukung

Kuadran II (The Zombie / Vulnerable): Track 1 Tinggi, Track 2 Rendah.

  • Diagnosa: “Sehat Semu”. Operasional lancar, tapi tidak punya masa depan
  • Implikasi: Status “Sehat” dicabut atau di-flag. Wajib restrukturisasi tarif

Kuadran III (Aggressive Grower): Track 1 Rendah, Track 2 Tinggi.

  • Diagnosa: Sedang Membangun/Turnaround
  • Implikasi: Perlu dukungan likuiditas sementara, tidak boleh divonis “Sakit”

Kuadran IV (Critical Condition): Track 1 Rendah, Track 2 Rendah.

  • Diagnosa: Sakit Kronis/Bangkrut
  • Implikasi: Opsi merger, privatisasi manajemen, atau perombakan total

7. Simulasi Model dan Studi Komparatif

7.1 Skenario PDAM “A”: The Cash Cow

Profil: Tarif belum naik 7 tahun. Aset tua 1990-an. Kas menumpuk di deposito.

Penilaian Lama: Skor 3,4 (Sangat Sehat)

Penilaian Dual-Track:

  • Track 1: Tinggi (layanan baik, administrasi rapi)
  • Track 2: Rendah (Asset Replacement Rate ~0%, Real FCR negatif)

Hasil: Masuk Kuadran II (Vulnerable/Zombie)

Rekomendasi: Wajibkan investasi peremajaan pipa 20% dari kas per tahun.

7.2 Skenario PDAM “B”: The Builder

Profil: Ekspansi masif dengan pinjaman. Beban bunga tinggi. Laba negatif sementara.

Penilaian Lama: Skor 2,1 (Sakit)

Penilaian Dual-Track:

  • Track 1: Rendah (keuangan merah akibat konstruksi)
  • Track 2: Tinggi (Capex Execution 100%, tarif FCR, manajemen risiko ketat)

Hasil: Masuk Kuadran III (Aggressive Grower)

Insight: Model baru melindungi PDAM “B” dari stigma “Sakit”. PDAM ini sedang tumbuh, bukan sekarat.

8. Strategi Implementasi dan Peta Jalan

8.1 Roadmap Bertahap (3 Tahun)

Tahun 1: Pilot Project & Shadow Rating

  • BPKP tetap menggunakan penilaian lama untuk legalitas formal
  • Jalankan Dual-Track sebagai Shadow Rating pada 50 BUMD sampel
  • Tujuan: Kalibrasi indikator Real FCR dan Asset Replacement Rate

Tahun 2: Revisi Regulasi & Integrasi Data

  • Revisi Keputusan Kepala BPPSPAM 002/2010
  • Wajibkan Long-Term Viability Statement dan Laporan Manajemen Risiko
  • Integrasi sistem pelaporan NRW berbasis telemetri

Tahun 3: Implementasi Penuh & Insentif Fiskal

  • Hibah air minum berbasis kinerja harus minimal Kuadran I atau III
  • Sanksi Dividen: PDAM Kuadran II diberikan moratorium dividen

8.2 Rekomendasi Bagi Stakeholder

Pemerintah Pusat:

  • Ubah definisi keberhasilan dari “Jumlah PDAM Sehat” menjadi “Jumlah PDAM Resilien”
  • Gunakan data Dual-Track untuk alokasi APBN lebih presisi

Pemerintah Daerah:

  • Hentikan penggunaan predikat “Sehat” sebagai tameng penolakan kenaikan tarif
  • Gunakan skor Track 2 sebagai KPI utama dalam kontrak kinerja Direksi

Manajemen BUMD:

  • Segera adopsi manajemen risiko ISO 31000 secara riil
  • Lakukan Asset Revaluation untuk menyusun rencana investasi realistis

9. Kesimpulan

Paradoks sistem penilaian kinerja PDAM oleh BPKP saat ini adalah cerminan dari sebuah sistem yang dirancang untuk menjaga stabilitas administratif di masa lalu, namun gagap menghadapi tuntutan keberlanjutan di masa depan. Predikat “Sehat” yang diberikan kepada PDAM dengan tarif di bawah biaya produksi, aset yang menua tanpa penggantian, dan ketiadaan manajemen risiko, sesungguhnya adalah sebuah bom waktu fiskal yang menunggu meledak.

Analisis dalam riset ini membuktikan bahwa tanpa reformasi metodologi penilaian, kita sedang menormalisasi sebuah ilusi kesehatan yang berbahaya. Dual-Track Assessment Model yang diusulkan bukanlah sekadar latihan akademik, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan aset negara vital dan menjamin hak air bagi rakyat secara berkelanjutan.

Dengan memisahkan penilaian kesehatan operasional jangka pendek dari viabilitas strategis jangka panjang, kita dapat mengidentifikasi risiko lebih dini, mengalokasikan modal lebih efisien, dan mendorong transformasi PDAM dari sekadar “Kasir Air” menjadi “Korporasi Pelayanan Publik Modern” yang tangguh dan berkelas dunia. Reformasi penilaian ini adalah langkah pertama yang krusial untuk mencegah gelombang kebangkrutan utilitas air di Indonesia di dekade mendatang.

Referensi

  1. Buku Kinerja BUMD Air Minum 2022 - PERPAMSI, 2022
  2. Buku Kinerja BUMD Air Minum 2021 - Kementerian Pekerjaan Umum, 2021
  3. Buku Kinerja BUMD Air Minum 2023 - PERPAMSI, 2023
  4. Ma’ruf Amin: PDAM Rugi karena Tarif Air Bersih Rendah - CNBC Indonesia, 2019
  5. Air Minum - PERPAMSI - PERPAMSI, 2024
  6. Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010 - PDAM Pacitan, 2010
  7. Nyaris Bangkrut, Manajemen RSUD Nunukan Klaim Pelayanan Normal - Kompas Regional, 2024
  8. Kinerja BUMD Air Minum - Open Data PU, 2024
  9. Indikator Kinerja PDAM sebagai Cara Evaluasi - PDAM Pintar, 2024
  10. Upaya Peningkatan Kinerja PDAM - FTSL-ITB, 2019
  11. Keterbukaan Kontrak di Sektor Layanan Air Minum - Humanis Foundation, 2021
  12. Evaluasi Kinerja Keuangan PDAM Tirta Perwitasari - Jurnal Kemendagri, 2024
  13. Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah PDAM Parepare - Jurnal Pertanian UMPAR, 2024
  14. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perumdam Tirta Terubuk 2021 - BPKP Perwakilan Provinsi Riau, 2021
  15. Analisis Kinerja PDAM Kabupaten Malinau 2013 - Neliti, 2024
  16. Harapan dan Tantangan bagi PDAM - PERPAMSI, 2024
  17. Perumda Air Minum Tirta Raharja raih TOP BUMD AWARD 2024 - Tirta Raharja, 2024
  18. Penetapan Pedoman Manajemen Risiko - Tirta Raharja, 2023
  19. Perdir No 06 Tentang Manajemen Risiko Tirta Musi Palembang - Tirta Musi, 2024
  20. Monitoring Financial Resilience Report 2024-25 - Ofwat, 2024
  21. Consultation on Long-Term Financial Resilience - Ofwat, 2016
  22. Expectations for Long Term Viability Statements - Ofwat, 2018
  23. Monitoring Financial Resilience Report 2023-24 - Ofwat, 2024
  24. The benefit of performance indicators in efficiency assessment using DEA - IWA Publishing, 2024
  25. Review of research on performance indicators for water utilities - IWA Publishing, 2024
  26. Penerapan Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 - Ekopedia, 2024
  27. Perumda Air Minum Tirta Kencana Sabet TOP BUMD Awards 2024 - Tirta Kencana, 2024

Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis sebagai praktisi profesional dan tidak mewakili sikap atau kebijakan resmi dari institusi/perusahaan tempat penulis bekerja.