PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PRT/M/2017 TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah berupa pajak air permukaan dan sejalan dengan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, perlu ditetapkan pedoman penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan;
-
b. bahwa pedoman penghitungan besaran nilai perolehan air permukaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, digunakan sebagai dasar penghitungan pajak air permukaan oleh pemerintah provinsi yang akan ditetapkan dengan peraturan gubernur;
-
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
-
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
: PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
- Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
- Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air permukaan.
- Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
Pasal 2
- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menghitung besaran NPAP yang akan ditetapkan oleh gubernur sebagai dasar pengenaan pajak air permukaan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendapatkan besaran NPAP.
Pasal 3
NPAP diperoleh dengan mengalikan :
- a. harga dasar Air Permukaan;
- b. faktor ekonomi wilayah;
- c. faktor nilai Air Permukaan;dan
- d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan
Pasal 4
Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 5
- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto masing-masing daerah provinsi.
Pasal 6
- (1) Faktor nilai Air Permukaan merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. kondisi daerah aliran sungai;dan
- g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam satuan persentase.
Pasal 7
-
(1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
-
(2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
-
a. sosial;
-
b. perusahaan non-niaga;
-
c. niaga atau perdagangan atau jasa;
-
d. industri atau penunjang produksi;
-
e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
-
f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
-
g. pertambangan.
Pasal 8
Tata cara perhitungan besaran NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
Dalam menetapkan besaran NPAP, Gubernur harus berkonsultasi dengan Menteri.
Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2017
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd
M. BASUKI HADIMULJONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2017
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1195
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15/PRT/M/2017 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN NILAI
PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
TATA CARA DAN CONTOH PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
1. Rumus Perhitungan NPAP
NPAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
NPAP = HDAP (Rp/m 3 ) x FEW x FNAP x FKPAP
Keterangan :
NPAP =
Nilai Perolehan Air Permukaan
FEW =
Faktor Ekonomi Wilayah
HDAP =
Harga Dasar Air Permukaan
FNAP =
Faktor Nilai Air Permukaan
FKPAP =
Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
2. Harga Dasar Air Permukaan
Dalam melakukan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pemerintah telah memberi penugasan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang berupa perusahaan umum atau Perusahaan umum daerah untuk melakukan pengusahaan sumber daya air dan sebagian tugas pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang menjadi wilayah kerjanya.
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah tersebut dalam melakukan pengelolaan sumber daya air diberikan kewenangan untuk memungut , menerima, dan menggunakan dana yang ditarik sebagai imbalan dari pihak-pihak yang telah memperoleh manfaat penggunaan dan kenikmatan dengan tersedianya air, memperoleh manfaat dari sumbersumber air, dan/atau memperoleh manfaat dengan adanya bangunanbangunan pengairan di wilayah kerjanya.
Harga dasar air pemukaan yang ditetapkan pada suatu provinsi ditentukan berdasarkan besaran nilai yang telah ditetapkan oleh Menteri,
Harga dasar air permukaan terdiri dari Harga dasar air permukaan untuk Air Minum, Industri, dan Listrik, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum.
- b. Untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok niaga, perdagangan, Industri dan Pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri.
- c. Sedangkan untuk perhitungan nilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.
3. Faktor Ekonomi Wilayah
Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian dari provinsi berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) daerah setiap provinsi sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah
| No | Nilai PDRB Provinsi | Faktor |
|---|---|---|
| 1 | Nilai PDRB > Rp. 1.000.000.000.000.000 | 100 % |
| 2 | Rp. 400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 1.000.000.000.000.000 | 95 % |
| 3 | Rp. 150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 400.000.000.000.000 | 90 % |
| 4 | Rp. 50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp. 150.000.000.000.000 | 85 % |
| 5 | Nilai PDRB < Rp. 50.000.000.000.000 | 80 % |
4. Faktor Nilai Air Permukaan
Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. Adapun komponen sumber daya air yang dimaksud adalah:
4.1 Jenis Sumber Air (SA)
Dalam menetukan komponen sumber daya air terkait dengan jenisjenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebgai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan.
sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.
Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air
| No | Sumber Air | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Sungai | 100 % | Bobot nilai pengambilan air |
| 2 | Jaringan Irigasi | 110 % | permukaan di jenis sumber |
| 3 | Waduk Buatan, Situ, Danau | 120 % | air berdasarkan pada |
| 4 | Mata Air | 200 % | pembiayaan yang diberlakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan |
4.2 Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)
Dalam menetukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir.
Adapun koefiseien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan
| No | Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Hulu | 100 % | Bobot nilai |
| 2 | Tengah | 90% | berdasarkan kualitas air yang tersedia pada |
| 3 | Hilir | 80 % | lokasi sumber air |
4.3 Luas Areal Tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP)
Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (LP) sebagaimana tercantum dalam tabel 4.
Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan
| No | Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Luas DAS lebih kecil dari 500 km 2 | 100 % | Bobot nilai berdasarkan tingkat |
| 2 | Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km 2 | 80 % | ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air |
4.4 Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)
Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m3). Berdasarkan volume penggunaan air baku oleh PDAM, penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Tabel 5.
Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil
| No | Volume | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | 60 - 150 lt/dt | 30 % |
| 2 | 151 - 300 lt/dt | 45 % |
| 3 | 301 - 500 lt/dt | 70 % |
| 4 | 501 - 1000 lt/dt | 85 % |
| 5 | 1001 - 3000 lt/dt | 100 % |
| 6 | > 3000 lt/dt | 110 % |
4.5 Kualitas Air (KA)
Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metoda tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 6.
Tabel 6. Koefisien Kualitas Air
| No | Kualitas Air yang digunakan | Bobot |
|---|---|---|
| 1 | Sesuai baku mutu Kelas I | 125% |
| 2 | Sesuai baku mutu Kelas II | 90 % |
| 3 | Sesuai baku mutu Kelas III | 80 % |
| 4 | Sesuai baku mutu Kelas IV | 45 % |
| 5 | Lebih rendah dari Kelas IV | 25% |
Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.
Tabel 7. Parameter Kualitas Air Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas
| Parameter | Satuan | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Satuan | I | II | III | IV | Keterangan |
| Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika |
| Temperatur | C | Deviasi 3 | Deviasi 3 | Deviasi 3 | Deviasi 5 | Deviasi temperatur dari alamiahnya |
| Residu Terlarut | mg/L | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| Residu Tersuspensi | mg/L | 50 | 50 | 400 | 400 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L |
| Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik |
| pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 5-9 | Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah | |
| BOD | mg/L | 2 | 3 | 6 | 12 | |
| COD | mg/L | 10 | 25 | 50 | 100 | |
| DO | mg/L | 6 | 4 | 3 | 0 | Angka batas minimum |
| Total fosfat | mg/L | 0,2 | 0,2 | 1 | 5 |
| Parameter | Satuan | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Satuan | I | II | III | IV | Keterangan |
| sbg P | ||||||
| NO3 sebagai N | mg/L | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| NH3-N | mg/L | 0,5 | (-) | (-) | (-) | Bagi Perikanan,kand ungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/L sebagai NH3 |
| Arsen | mg/L | 0,05 | 1 | 1 | 1 | |
| Kobalt | mg/L | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Barium | mg/L | 1 | (-) | (-) | (-) | |
| Boron | mg/L | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Selenium | mg/L | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
| Kadmium | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Khorom (VI) | mg/L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1 | |
| Tembaga | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional,Cu < 1 mg/L |
| Besi | mg/L | 0,3 | (-) | (-) | (-) | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L |
| Timbal | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional,Pb < 0,1 mg/L |
| Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika | Fisika |
| Mangan | mg/L | 0,1 | (-) | (-) | (-) | |
| Air Raksa | mg/L | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
| Parameter | Satuan | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | |||
| Seng | mg/l | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 2 | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L |
| Khorida | mg/L | 600 | (-) | (-) | (-) | |
| Sianida | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |
| Fluorida | mg/L | 0,5 | 1,5 | 1,5 | (-) | |
| Nitrit sebagai N | mg/L | 0,06 | 0,06 | 0,06 | (-) | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO2-N < 1 mg/L |
| Sulfat | mg/L | 400 | (-) | (-) | (-) | |
| Khlorin Bebas | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | (-) | Bagi ABAM tidak dipersyaratkan |
| Belerang Sebagai H2S | mg/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | (-) | Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H2S < 0,1 mg/L |
| Mikrobiologi | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Mikrobiologi | Mikrobiologi |
| Fecal Coliform | Jml/10 0 ml | 100 | 1000 | 2000 2000 | 2000 | Bagi pengolahan air minum secara |
| Total Coliform | Jml/10 0 ml | 1000 | 5000 | 10000 | 10000 | konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml |
| Radioaktivitas | Radioaktivitas | Radioaktivitas | Radioaktivitas | Radioaktivitas | Radioaktivitas | Radioaktivitas |
| Gross A | Bq/L | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Parameter | Satuan | Kelas | Kelas | Kelas | Kelas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameter | Satuan | I | II | III | IV | Keterangan |
| Gross B | Bq/L | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik | Kimia Organik |
| Minyak dan lemak | ug/L | 1000 | 1000 | 1000 | (-) | |
| Detergen sebagai MBAS | ug/L | 200 | 200 | 2000 | (-) | |
| Senyawa Fenol sebagai Fenol | ug/L | 1 | 1 | 1 | (-) | |
| BHC | ug/L | 210 | 210 | 210 | (-) | |
| Aldrin/Dieldri n | ug/L | 17 | (-) | (-) | (-) | |
| Chlordane | ug/L | 3 | (-) | (-) | (-) | |
| DDT | ug/L | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Heptachlor dan heptachlor epoxide | ug/L | 18 | (-) | (-) | (-) | |
| Lindane | ug/L | 56 | (-) | (-) | (-) | |
| Methoxychlor | ug/L | 35 | (-) | (-) | (-) | |
| Endrin | ug/L | 1 | 4 | 4 | (-) | |
| Toxaphan | ug/L | 5 | (-) | (-) | (-) |
Keterangan :
mg = milligram ug = microgram
ml = milliliter
L = Liter
Bq = Bequerel
MBAS = Methyne Blue Active Substance
ABAM = Air Baku untuk Air Minum
Logam berat merupakan logam terlarut.
Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.
Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum.
Nilai DO merupakan batas minimum.
Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas termaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.
Tanda < adalah lebih kecil atau sama
4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai
Daerah aliran sungai (catchment area, watershed )adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
Daerah Aliran Sungai merupakan salah satu komponen dalam penentuan NPAP. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana tersebut dalam Tabel 8.
Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS
| No | Klasifikasi | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Baik | 120 % | Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan |
| 2 | Sedang | 100 % | Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan |
| 3 | Rusak | 80 % | Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan |
4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air
Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi, dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.
Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air
| No | Klasifikasi | Bobot | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Kewenangan Pusat | 50 % | Bobot nilai berdasarkan investasi |
| 2 | Kewenangan Provinsi | 100 % | yang ditanamkan pada wilayah sungai. |
5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.
| No | Kegiatan | Pengguna/Pemanfaat Air | FKPA |
|---|---|---|---|
| I. | P Sosial | P Sosial | P Sosial |
| I | 1. Sosial | a. Asrama, Badan Sosial | 0.00 |
| b. Pertanian Rakyat | 0.00 | ||
| c. Penggelontoran | 0.00 | ||
| d. Pengendalian Banjir | 0.00 | ||
| e. Perbaikan Lingkungan (penyiraman tanaman, sumur pantau dan sumur resapan) | 0.00 | ||
| f. Penyediaan Estetika (air mancur, kolam, taman kota) | 0.00 | ||
| g. Penyiraman Jalan | 0.00 | ||
| h. Penyediaan Hidrant | 0.00 | ||
| 2. Umum | Rumah ibadah, Panti yatim piatu, Panti asuhan | 0.00 | |
| 3. Sosial khusus | Rumah Sakit Pemerintah, Terminal Bus, Stasiun Kereta Api, Pasar | 0.00 | |
| II. | Perusahaan Non Niaga (NN) | Perusahaan Non Niaga (NN) | Perusahaan Non Niaga (NN) |
| II | 1. Rumah Tangga | a. Rumah Tangga Perorangan | 0.00 |
| No | Kegiatan | Pengguna/Pemanfaat Air | FKPA |
|---|---|---|---|
| b. Rumah Tangga Komersil/Kawasan Permukiman | P 0.00 | ||
| 2. Instansi Pemerintah | a. Kantor/Instansi Pemerintah | 0.00 | |
| b. Kedutaan/Konsul/Kantor Perwakilan Negara Asing | 0.00 | ||
| c. Institut/Universitas/Sekolah/ Kursus | 0.00 | ||
| d. Kantor/Instansi Swasta | 0.00 | ||
| 3. PDAM | 1.00 | ||
| III. Niaga /Perdagangan /Jasa (N) | III. Niaga /Perdagangan /Jasa (N) | III. Niaga /Perdagangan /Jasa (N) | III. Niaga /Perdagangan /Jasa (N) |
| III | 1. Niaga Kecil | a. Usaha Kecil yang berada dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga | 4.00 |
| b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan | 4.40 | ||
| c. RS Swasta/ Poliklinik/ Laboratorium Swasta | 4.90 | ||
| d. Praktek Dokter/ Pengacara /Profesi | 5.40 | ||
| e. Hotel melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran; | 5.80 | ||
| f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis | 6.30 | ||
| 2. Niaga Sedang | a. Hotel Bintang 1,2,3/Apartemen | 6.80 | |
| b. Steambath/Salon | 7.30 | ||
| c. Bank | 7.80 | ||
| d. Night Club/Bar/Pub/Bioskop/ Supermarket/Usaha Persewaan Jasa Kantor/Balai Pertemuan | 8.30 | ||
| e. Service Station/Bengkel/Pencucian Mobil | 9.00 |
| No | Kegiatan | Pengguna/Pemanfaat Air | FKPA |
|---|---|---|---|
| f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan | P 9.40 | ||
| 3. Niaga Besar | a. Realestate/Lapangan Golf/Kolam Renang/ Pusat Kebugaran/Sarana Olah Raga lainya | 10.00 | |
| b. Hotel Bintang 4 dan 5 | 11.50 | ||
| c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis | 12.50 | ||
| IV. | Industri /Penunjang Produksi. | Industri /Penunjang Produksi. | Industri /Penunjang Produksi. |
| IV | 1. Industri Kecil | Industri-Industri Kecil Sejenis | 15.50 |
| 2. Industri Sedang | a. Pabrik Es | 16.00 | |
| b. Pabrik Makanan | 11.00 | ||
| c. Pabrik Kimia/Obat- obatan/Kosmetik | 11.50 | ||
| d. Pabrik Mesin Elektronik | 12.00 | ||
| e. Pengolahan Logam | 12.50 | ||
| f. Pabrik Tekstil/Garment | 13.50 | ||
| g. Agro Industri | 14.50 | ||
| 3. Industri Besar/air sebagai bahan | a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) | 110.0 0 | |
| produksi | b. Industri Minuman Olahan | 122.0 | |
| c. Industri Besar lainnya yang sejenis | 0 100.0 0 | ||
| 4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/Perusahaan non PDAM | a. Kawasan Industri | 9.50 | |
| b. Perusahaan Pembangunan Perumahan | 6.50 | ||
| c. Penjualan Air Lainnya | 31.00 | ||
| d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga | 0.00 | ||
| V. | Pertanian | Pertanian | Pertanian |
| Pertanian | a. Perkebunan / Pembenihan | 6.50 | |
| b. Perikanan | 8.50 |
| No | Kegiatan | Pengguna/Pemanfaat Air | FKPA |
|---|---|---|---|
| c. Peternakan | P 4.00 | ||
| VI. | Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air) | Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air) | Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air) |
| Tenaga Listrik | Ketenagalistrikan (Rp/KwH) | 1.20 | |
| VII. | Pertambangan | Pertambangan | Pertambangan |
| Tambang | a. Hulu Migas | 5-10 | |
| b. Batu bara | 50- | ||
| c. Mineral Logam atau Bukan Logam | 100 101.0 0 | ||
| d. Batuan | 100.0 | ||
| e. Pendulangan Emas | 0 105.0 |
0
Contoh Tahapan Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan
Provinsi Riau akan menghitung besaran NPAP untuk sektor migas dan pertambangan, rata-rata sektor industri migas berada di wilayah sungai Rokan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Tahap 1.
Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.
1.1 Menentukan Harga Dasar Air
Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Tambang adalah menggunakan harga dasar air industri sebesar Rp. 82.75 per m 3
1.2 Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah
Sesuai data dari pusat statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Riau tahun 2015 adalah Rp. 652.386.422.520.000,- sehingga berdasarkan Tabel. 2 diperoleh faktor ekonomi wilayah sebesar 95%
1.3 Menghitung Faktor Nilai Air
Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi pengguna yang akan mengambil air permukaaan. Identifikasi yang dilakukan adalah memastikan sumber air yang diambil, lokasi pengambilan, volume pengambilan, kualitas air yang diambil dan kerusakan lingkungan sekitar pengambilan akibat dari kegiatan yang dilakukan.
Contoh: Suatu perusahaan tambang hulu minyak dan gas bumi X mengambil air di Wilayah Sungai dengan cakupan daerah penyerapan air hujan lebih dari 500 km 2 . Volume pengambilan sebesar 150.000 lt/dt. Kualitas air waduk tersebut termasuk dalam kategori kelas II, dan kondisi DAS berada pada kondisi sedang.
Setelah diidentifitikasi, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bobot dari setiap komponen sumber daya air tersebut:
Contoh penentuan bobot komponen sumber daya air
| Sumber Air (SA) | = | 120 % |
|---|---|---|
| Lokasi Sumber Air (LA) | = | 80 % |
| Luas Areal tempat pengambilan/Pemanfaatan Air (LP) | = | 80 % |
| Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) | = | 110 % |
| Kualitas Air (KA) | = | 90 % |
| Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) | = | 100 % |
| Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) | = | 50 % |
Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :
Faktor Nilai Air Permukaan = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP
Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar :
Faktor Nilai Air Permukaan = 120% x 80% x 80% x 110% x 90% x 100% x 50 %= 38,02%
1.4 Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan
Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Perusahaan Tambang Hulu Minyak dan Gas Bumi X sebesar 7.
Tahap 2
Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)
Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air, maka NPAP dapat dihitung seperti contoh sebagai berikut:
NPAP Perusahaan Tambang Hulu Minyak dan Gas Bumi X :
= HDA x FEW x FNA x FKPA
NPAP Perusahaan Tambang Hulu Minyak dan Gas Bumi X :
- = Rp. 82.75 x 95% x 38,016% x 7 = Rp. 209.19/m 3
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd
M. BASUKI HADIMULJONO
Disclaimer: Tulisan ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi manapun. Dokumen ini disajikan untuk tujuan referensi publik dan edukasi dalam pengelolaan utilitas air di Indonesia.